Padang — Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan
Pemprov Sumbar akan dimulai tahun 2013. Tetapi formasi yang tersedia
sangat terbatas, diutamakan untuk memenuhi kekura ngan tenaga teknis dan
tenaga
kesehatan.
Peluang penerimaan CPNS itu sebe narnya
terbuka selama masa moratorium kurun waktu 2011-2012. Tetapi syarat yang
ditetapkan pemerintah sangat ketat dan sulit untuk direalisasikan. Dan
persyaratan tersebut sudah disampaikan kepada Bupati/Walikota di Sumbar
agar dipedomani bila berniat menerima CPNS dalam tahun
ini.
“Melihat persyaratan yang ketat dalam penerimaan CPNS
selama moratorium, maka kemungkinan besar penerimaan CPNS
Pemprov Sumbar dilakukan tahun 2013 mendatang. Sekaligus usulan
anggarannya akan diajukan pada APBD Sumbar 2013,” kata Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman kepada Haluan, di
Padang.
Ia mengatakan, Sumbar memang mem butuhkan tambahan
pegawai. Sebab jumlah PNS yang diterima setiap tahun itu tidak sebanding
dengan jumlah PNS yang memasuki pensiun.
Sepanjang 2011 sekitar
291 pegawai yang pensiun. Lalu pada tahun 2012 ini sedikitnya 300 PNS
juga bakal pensiun. Dan selama 2 tahun ini, sejak 2011-2012 diterapkan
moratorium CPNS.
Secara jumlah, kebutuhan PNS itu
mencukupi. Tetapi bila dilihat dari sudut kompetensinya, terasa
kekurangannya. Apalagi setiap kali penerimaan CPNS
selalu dibawah 300 orang. Sebagai contoh, pada 2010, Sumbar hanya
menerima 270 orang CPNS.
Syarat penerimaan CPNS
Persyaratan
yang rumit untuk penerimaan CPNS itu dapat dilihat
dari Peraturan Bersama Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi, Mendagri dan Menteri
Keuangan, tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.
Menurut
Jayadisman, Pemprov Sumbar telah menindaklanjutinya dengan mengirim
surat tertanggal 15 Februari 2012 yang ditujukan kepada seluruh
kabupaten/kota, tentang Tujuh Tugas Daerah Selama Moratorium Penerimaan CPNS,
yaitu harus melaksanakan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.
Selanjutnya menghitung kebu
tuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisi jabatan,
membuat peta jabatan, menyusun persyaratan jabatan yang meng gambarkan
kompetensi jabatan, membuat proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun sejak
2012-2016 dan menyusun laporan redistribusi pegawai yang dapat dilakukan
dengan pemetaan potensi, DUK, analisis besetting dan analisis
kompetensi.
“Ini sulit kita selesaikan dalam waktu cepat. Pemprov
Sumbar saja baru selesai menghitung kebutuhan PNS tahun ini, dan
sekarang sedang melakukan analisis
jabatan dan analisis beban kerja,” katanya.
Bila daerah mampu
menun taskan itu selama moratorium dan berniat menerima CPNS
dalam waktu dekat, maka prosesnya juga rumit. Karena, usulan formasi
dari daerah yang di sampaikan kepada Menteri PAN RI, akan diverifikasi
kembali oleh Kementrian PAN.
Bila lolos dari Kementrian PAN maka
akan diteruskan ke Tim Reformasi
Birokrasi Pusat untuk dikaji kembali. Jika diperlukan, tim ini akan
turun ke daerah tersebut mengecek langsung ke butuhan PNS di daerah
itu. Jadi penerimaan CPNS itu benar-benar selektif.
[mor]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pengunjung ke
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
0 komentar:
Posting Komentar